Popular Posts

Pages

Diberdayakan oleh Blogger.

Categories

Archive for Maret 2015

Hak Angket untuk Jatuhkan Ahok, Cermin DPRD Tak Peduli Rakyat

Jumat, 27 Maret 2015 | 16:17 WIB
Jessi CarinaKetua Tim Hak Angket Muhammad Sangaji, pakar komunikas politik Emrus Sihombing, dan Wakil Ketua Tim Hak Angket Inggard Sangaji.

JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, menyayangkan sikap DPRD DKI Jakarta yang menggunakan hak angket karena menganggap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melanggar etika. Kristiadi menilai, sikap DPRD sangat keliru dan bertentangan dengan harapan publik.
"Menurut saya sudah berlebihan (pengajuan hak angket). Bobot ketidaksantunan Ahok dengan anggaran siluman yang akan diselundupkan (DPRD) itu tidak sebanding," kata Kristiadi saat dihubungi, Jumat (27/3/2015).
Kristiadi menduga pengajuan angket merupakan cara DPRD untuk memenuhi hasrat berkuasa, yakni dengan membendung daya kritis Ahok dalam menyusun anggaran secara transparan, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Sikap DPRD itu, kata Kristiadi, merupakan bentuk dianutnya politik menang-kalah oleh DPRD. DPRD semestinya bersinergi dengan Ahok dalam mewujudkan program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Iklimnya sekarang diwarnai dengan amukan, hasrat berkuasa. Orientasinya hanya kekuasaan, jadi tidak mementingkan rakyat," ujarnya.
Proses penyelidikan oleh tim angket DPRD DKI terhadap Ahok semakin mendekati babak akhir. Tim angket telah meminta pertimbangan saksi ahli di bidang komunikasi politik, hukum tata negara, dan lainnya. Pemanggilan para saksi ahli akan menutup proses angket yang telah berjalan sejak awal Maret. Nantinya, keterangan dari para pakar akan melengkapi para saksi yang telah dipanggil.
Setelah itu, hasil angket akan diserahkan ke pimpinan DPRD untuk kemudian dibahas dalam rapat paripurna. Sidang paripurna kemungkinan besar akan dilangsungkan pada Rabu (1/4/2015) pekan depan.

DPRD Tuding Balik: APBD Ahok yang Siluman!


DPRD Tuding Balik: APBD Ahok yang Siluman!TEMPO.CO Jakarta: Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menuding Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama melanggar hukum karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah versi e-budgeting. Sebab, APBD versi Ahok--sapaan akrab Basuki--dianggap tak melewati pembahasan dengan dewan.
"APBD Ahok itu siluman!" kata Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Kamis 5 Maret 2015.
Edi menyatakan APBD 2105 yang sah adalah hasil paripurna. "APBD versi Ahok itu ilegal," katanya. Ia mengaku masih belum bisa menerima adanya dua versi APBD 2015.  
Edi merasa kewenangan dewan disunat Ahok melalui e-budgeting. "Saat dewan bekerja tiba-tiba datang APBD 2015 versi Ahok dari e-budgeting," kata dia. Terlebih, kata dia, dewan hanya menerima surat bahwa APBD e-budgeting sudah diselaraskan dengan APBD 2015 yang sudah diketok palu.
Muhammad Taufik, Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra, menganggap e-budgeting bukan produk hukum. "Itu bukan produk undang-undang," kata dia. Bahkan Taufik menuding Ahok melakukan pemalsuan.
Mediasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis 5 Maret 2015 mengalami deadlock. Pertemuan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan DPRD DKI untuk menyelesaikan kisruh APBD dihentikan pukul 11.55 dengan menemui jalan buntu. 
Ahok berang karena dewan tetap menghendaki anggaran versi wakil rakyat yang disahkan. Sebelumnya, dalam anggaran itu, Ahok menduga ada anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun yang tak masuk dalam pembahasan bersama.

- Copyright © Kerah Putih - Skyblue - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -