Pipa Gas Kalimantan-Jawa Picu Penghematan
Rabu, 1 April 2015 | 19:49 WIB
Petugas bersiap mengisi bahan bakar gas ke armada bajaj dari Mobile
Refueling Unit (MRU) yang diresmikan penggunaannya oleh Dirut Perusahaan
Gas Negara (PGN), Hendi Prio SantosoCatatan Direktur Utama PGN Hendi Prio Santoso hari ini menunjukkan usai Kalija I, PGN bakal membangun proyek Kalija II sepanjang 1.200 kilometer. Terealisasinya kedua proyek itu tepat waktu akan menjadi torehan prestasi tersendiri bagi PGN. Menurut Hendi, pada 13 Mei tahun ini, PGN genap berusia 50 tahun.
PGN, imbuh Hendi, akan meningkatkan terus pemerataan penggunaan gas bumi bagi masyarakat luas. Pada 2014 lalu, PGN sudah meluncurkan Gerakan PGN Sayang Ibu. Gerakan ini mematok target penambahan jaringan gas rumah tangga hingga satu juta sambungan. “Rumah tangga selama ini merupakan pelanggan terbesar kami. Kami akan terus berupaya untuk meningkatkan jumlah pelanggan rumah tangga itu,” kata Hendi sembari menambahkan bahwa PGN juga melakukan pioneering untuk merambah daerah baru yang belum tersentuh sebelumnya.
Saat ini pipa gas bumi PGN terbentang di Sumatera dan Jawa sepanjang lebih dari 6.000 kilometer. Gas bumi yang mengalir melalui pipa itu masuk ke rumah tangga, usaha kecil menengah, industri, transportasi, dan pembangkit listrik. Menurut Hendi, catatan positif pembangunan infrastruktur PGN selama 2014 adalah mewujudkan energi non-fosil yang ramah lingkungan, murah dan terjamin pasokannya bagi industri serta sektor transportasi.
1 April Tarif Kereta Melonjak, Ini Penjelasan Bos PT KAI
Rabu, 1 April 2015 | 10:37 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Rabu (1/3/2015), tarif KA ekonomi jarak jauh yang selama ini mendapat subsidi PSO (Public Service Obligation) dari pemerintah mengalami kenaikan. Di beberapa rute, tarif KA bahkan naik sampai 100 persen. Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI Edi Sukmoro memberikan penjelasan mengapa harga tiket KA melonjak.
"Secara prinsip, kenaikan tarif itu mengikuti PM17 (Peraturan Menteri Perhubungan Nomer 17 Tahun 2015) Tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik," ujar Edi saat dihubungi Kompas.com, Jakarta, Rabu (1/3/2015).
Dia menjelaskan, setiap tahun KA Ekonomi jarak jauh sekali mendapatkan PSO dari pemerintah. Tahun 2015 ini, subsidi penumpang KA kelas ekonomi yang diberikan pemerintah sebesar Rp 1.5 triliun.
Awalnya, kata Edi, PSO tersebut diberikan sampai Juni 2015. Namun, pemerintah kata dia memutuskan PSO tersebut harus mencapai akhir tahun 2015. Dari jumlah Rp 1,5 triliun tersebut, sebesar Rp 115 miliar dialokasikan untuk KA jarak jauh, Rp 131miliar untuk KA jarak sedang, Rp 464 miliar untuk KA jarak dekat, Rp 44 miliar untuk KRD ekonomi, Rp 754 miliar untuk Commuter Line Jabodetabek, dan Rp 13 miliar untuk KA angkutan Lebaran 2015.
"Karena angka PSO yang diberikan harus sampai akhir tahun, semula hanya sampai dengan Juni 2015, maka tarif harus di sesuaikan," kata dia.
Selain karena dana PSO, Edi juga mengungkapkan kenaikan tarif KA yang melambung diakibatkan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar AS dan fluktuasi harga bahan balam minyak (BBM).
"Sekarang kan sudah sampai Rp 13.000 per dollar AS, jadi kurs dolar sangat memengaruhi. Karena sebagian besar dari sparepartkita juga mengandung kurs dollar," ucap dia.
Beberapa kereta ekonomi yang mengalami kenaikan seperti Kuto Jaya Utara jurusan Kutoarjo-Pasar senen, yang awalnya Rp 40.000 menjadi Rp 80.000, sedangkan KA Matarmaja Jurusan Malang-Pasar Senen dari Rp 65.000 menjadi Rp 115.000.
Hak Angket untuk Jatuhkan Ahok, Cermin DPRD Tak Peduli Rakyat
Jumat, 27 Maret 2015 | 16:17 WIB
Ketua Tim Hak Angket Muhammad Sangaji, pakar komunikas politik Emrus Sihombing, dan Wakil Ketua Tim Hak Angket Inggard Sangaji.
JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), J Kristiadi, menyayangkan sikap DPRD DKI Jakarta yang menggunakan hak angket karena menganggap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melanggar etika. Kristiadi menilai, sikap DPRD sangat keliru dan bertentangan dengan harapan publik.
"Menurut saya sudah berlebihan (pengajuan hak angket). Bobot ketidaksantunan Ahok dengan anggaran siluman yang akan diselundupkan (DPRD) itu tidak sebanding," kata Kristiadi saat dihubungi, Jumat (27/3/2015).
Kristiadi menduga pengajuan angket merupakan cara DPRD untuk memenuhi hasrat berkuasa, yakni dengan membendung daya kritis Ahok dalam menyusun anggaran secara transparan, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Sikap DPRD itu, kata Kristiadi, merupakan bentuk dianutnya politik menang-kalah oleh DPRD. DPRD semestinya bersinergi dengan Ahok dalam mewujudkan program-program yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
"Iklimnya sekarang diwarnai dengan amukan, hasrat berkuasa. Orientasinya hanya kekuasaan, jadi tidak mementingkan rakyat," ujarnya.
Proses penyelidikan oleh tim angket DPRD DKI terhadap Ahok semakin mendekati babak akhir. Tim angket telah meminta pertimbangan saksi ahli di bidang komunikasi politik, hukum tata negara, dan lainnya. Pemanggilan para saksi ahli akan menutup proses angket yang telah berjalan sejak awal Maret. Nantinya, keterangan dari para pakar akan melengkapi para saksi yang telah dipanggil.
Setelah itu, hasil angket akan diserahkan ke pimpinan DPRD untuk kemudian dibahas dalam rapat paripurna. Sidang paripurna kemungkinan besar akan dilangsungkan pada Rabu (1/4/2015) pekan depan.
TEMPO.CO